RSS

Perumahan Masyarakat Kelas Bawah Jadi Perhatian Pemerintah

21 Sep

Oleh : Zulfi Syarif Koto *)
Deputi Bidang Rumah Formal Kemenpera

SECARA garis besar, peruntukan rumah bisa dibedakan bagi masyarakat
menengah atas dan bawah. Namun, dalam hal ini, pemerintah lebih cenderung memperhatikan persoalan perumahan bagi masyarakat menengah bawah.
Karena sangat terkait dengan kebutuhan masyarakat luas.Salah satunya dengan
mengeluarkan berbagai regulasi agar pengembang berminat membangun kawasan
permukiman yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah bawah.
Sebelum mengenal istilah rumah sederhana sehat (Rs Sehat), masyarakat Indonesia
telah terlebih dahulu mengenal istilah rumah sederhana (RS) dan rumah sangat sederhana (RSS). Dulu, pengembang yang membangun RS dibebaskan membayar PPN, sedangkan yang membangun RSS diberikan subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka.
Pada 2002 lalu, istilah RS/RSS kemudian diganti dengan Rs Sehat. Perubahan istilah tersebut seiring dengan lahirnya Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan
Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).
Luas lahan untuk Rs Sehat efektif minimal antara 60 m2 sampai dengan 90
m2.Lebar muka kaveling minimal 6 m atau 7,5 m. Untuk mengantisipasi kebakaran,
panjang deretan kaveling maksimum 75 m, kurang lebih 10 kaveling dengan ukuran
lebar kaveling 7,5 m dan atau 12 kaveling untuk lebar muka kaveling dengan ukuran
6 m.Bagian kaveling yang tertutup bangunan rumah maksimum 60% dan luas kaveling
atau sesuai Peraturan Daerah setempat, koefisien lantai bangunan 1,2.
Pengembang yang membangun kawasan permukiman Rs Sehat, harus juga menyediakan
tiga hal, yakni tanah, infrastruktur dan rumah. Untuk sarana sosial, ekonomi, dan umum, pengembang diwajibkan menyediakan lahannya. Untuk membangunnya bisa dilakukan secara swadaya yang melibatkan penghuni, pengembang,dan pemda. Rs Sehat dipersyaratkan dibangun di kawasan perkotaan bukan pusat kota.Kendati begitu, pengembang harus tetap berkewajiban memperhatikan akses transportasi.
Maksudnya agar penghuni tidak mengalami kesulitan dari/dan menuju kawasan permukiman. Dengan begitu, minat masyarakat membeli rumah di kawasan
permukiman yang dibangun pengembang lebih tinggi.
Rs Sehat yang dibangun pengembang juga diharuskan tahan gempa.Ketika terjadi
gempa, penghuni tidak perlu khawatir rumah yang dimiliki
langsung rusak atau ambruk. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara
yang kerap terkena gempa. Pada 2008 ini, pemerintah telah menargetkan
membangun 158.000 unit rumah Rs Sehat.Sebanyak 70% di antaranya,
diperkirakan akan direalisasikan di Pulau Jawa, kemudian diikuti Pulau Sumatera.
Untuk merealisasikannya, dibutuhkan kerja keras karena hingga akhir Juli lalu
unit rumah Rs Sehat yang dibangun baru mencapai 50.000 unit.
Kendati begitu, saya optimistis hingga akhir tahun ini, target tersebut akan terealisasi.
Hal itu didasarkan pada pengalaman tahun sebelumnya.Di mana pengembang baru merealisasikan proyeknya pada tiga bulan terakhir. Mungkin pengembang
merasa proyek perumahan akan lebih efektif dilaksanakan kalau dilakukan setelah
bulan puasa.
Agar Rs Sehat yang dibangun pengembang cepat terserap, pengembang harus melakukan berbagai inovasi dalam menjual produknya.Misalkan saja bekerja sama dengan Bapertarum Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Jamsostek.Kedua institusi tersebut memiliki kompetensi karena bisa membantu pembayaran uang muka kredit rumah bagi PNS atau pekerja. Dengan begitu,kerja sama yang dilakukan bias menguntungkan semua pihak.
Kerja sama tersebut tentunya akan mengurangi persentase masyarakat yang belum memiliki rumah (pada 2004 lalu diperkirakan mencapai 4,8 juta jiwa). Untuk itulah, pemerintah terus berupaya memberikan kemudahan bagi pengembang untuk membangun Rs Sehat.Dengan begitu, akan semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah sendiri.
Apalagi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 –
2009,pemerintah menargetkan untuk bias membangun 1.250.000 unit rumah. Mulai
Rs hemat, apartemen bersubsidi, hingga nonsubsidi.Tentunya,target tersebut tidak
mungkin dapat terealisasikan tanpa didukung pengembang ataupun pemerintah
daerah.
*) Disarikan dari wawancara

tulisan ini pernah dimuat di koran sindo

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 21, 2008 in properti

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: