RSS

Fix Rate untuk KPR Apartemen BErsubsidi

17 Jan

Relatif rendahnya insentif yang diberikan kepada pengembang merupakan cerita lain dari belum maksimalnya implementasi rencana perumahan yang dimiliki pemerintah. Padahal situasi dan kondisi tersebut akan mempengaruhi rencana pemerintah untuk membangun satu juta unit rumah yang ditargetkan terealisasi hingga 2009 mendatang.
Apalagi krisis ekonomi global yang sekarang terjadi di Indonesia diperkirakan mulai dirasakan pada 2009 mendatang. Kalau itu terjadi, tentunya, masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin sulit untuk memiliki rumah sendiri. Padahal, rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok selain pangan dan sandang.
Pemerintah diharapkan bisa meningkatkan kualitas implementasi dari rencana yang telah dilakukan. Salah satunya dengan mengakomodir sector property khususnya sebagai salah satu sector yang harus diperhatikan pemerintah saat terjadi krisis ekonomi.
Pemerintah menetapkan suku bunga kredit tetap bagi konsumen rumah susun sederhana milik atau rusunami bersubsidi. Dengan demikian, selisih antara suku bunga tetap kredit pemilikan rusunami bersubsidi dan bunga pasar akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ary mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2008. Permen tersebut diharapkan dapat membangkitkan daya beli masyarakat menengah ke bawah untuk memiliki rusunami.
Dalam Permen tersebut, ditentukan suku bunga tetap (fix rate) untuk KPR satuan apartemen bersubsidi itu ditetapkan sejak November 2008. Suku bunga KPR satuan apartemen bersubsidi untuk kelompok I, yakni masyarakat berpenghasilan Rp3,5 juta-Rp 4,5 juta per bulan, ditetapkan 9,85% untuk jangka waktu empat tahun.
Kelompok II berpenghasilan Rp2,5 juta – Rp3,5 juta per bulan ditetapkan 8,85% untuk enam tahun. Kelompok III berpenghasilan Rp1,2 juta-Rp2,5 juta per bulan adalah sebesar 7% persen untuk delapan tahun. Selisih antara suku bunga tetap KPR satuan rusunami bersubsidi dengan bunga pasar akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui anggaran subsidi.
Dalam kesempatan itu, dia menyatakan, harga jual RS Sehat belum perlu naik pada 2009. Apalagi harga beberapa komponen pendukungnya sudah turunseiring dengan penurunan harga BBM dan harga baja. Di samping itu, pengembang RS Sehat telah dibebaskan dari pajak konstruksi dan PPN melalui Kepmenkeu No 80/2008 tentang Pembebasan PPN untuk RSh pada Mei 2008, yang berlaku surut mulai 1 April 2008.
Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Tito Murbaintoro mengatakan, beberapa kebijakan telah dan akan ditempuh dalam mengantisipasi dampak krisis perumahan. Mulai dari meningkatkan likuiditas bank-bank hingga menambah alokasi dana APBN sebesar Rp2,5 triliun.
Hal itu merupakan salah bentuk komitmen pemerintah menyediakan anggaran subsidi untuk perumahan. Rp 443 miliar di antaranya untuk membayar tunggakan subsidi perumahan rakyat pada 2008. Sedangkan pada 2009, pemerintah menargetkan penyediaan RS Sehat 170.000 unit dan apartemen bersubsidi 44.000 unit.
Khusus untuk KPR Satuan Rumah Susun Sederhana (Sarusuna) bersubsidi. Pemerintah telah menerapkan kebijakan fixed rate untuk tingkat suku bunga bersubsidi selama masa subsidi. Hal tersebut diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah (MBM) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli rumah melalui KPR subsidi tetap terjaga. ”Dengan begitu, permintaan rumah oleh MBM dan MBR tetap terjaga. Sehingga menjamin keberlangsungan suplai rumah bagi MBM dan MBR,” paparnya saat HUT satu dasawarsa berdirinya Apersi, Kamis (18/12) di Jakarta.
Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan subsidi yang lebih besar. Mendorong pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan di luar APBN seperti APBD, YKPP/Asabri dan CSR. Serta proaktif berkoordinasi dengan instansi-intansi terkait yang mempunyai kewenangan mengatur pemanfaatan sumber-sumber dana jangka panjang seperti Jamsostek dan dana pension.
Untuk memperbanyak alternative kepada masyarakat, pemerintah mengembangkan skim-skim pembiayaan kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSH). Tujuannya adalah memberikan lebih banyak lagi alternative kepada konsumen dalam pembiayaan pemilikan KPRSH bersubsidi. Diantaranya skim syariah dan skim pembangunan atau perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya.
Dia menambahkan, kebijakan kerjasama pembiayaan perumahan dengan pihak perbankan diproritaskan untuk masyarakat berpenghasilan di bawah 4,5 juta. Hal ini dikarenakan masyarakat berpenghasilan seperti itu cenderung hanya bisa mendapatkan rumah dengan kredit perbankan.
Deputi Bidang Usaha jasa lainnya Kemeneg BUMN Muchayat, mengatakan, Indonesia telah merasakan dampak yang sangat serius akibat krisis ekonomi global.kondisi tersebut berdampak pada semakin ketatnya penyaluran kredit kepada dunia usaha, termasuk sector properti.
Perbankan cenderung lebih berhati-hati, menaikkan suku bunga serta sangat mempertimbangkan prioritas penyaluran kredit konstruksi maupun modal kerja. Kondisi tersebut ternyata berdampak pula terhadap pengembang KPR maupun KPA. ”Pemerintah tetap memberikan perhatian pada kebutuhan rumah tinggal bagi masyarakat miskin,” terangnya.
Kondisi tersebut ternyata tidak terpengaruh pada pasar di segmen menengah ke atas. Kalaupun terjadi pengaruh diperkirakan akan segera mencapai keseimbangan baru. Sedangkan pasar segmen menengah ke bawah sangat sensitive terhadap pengaruh krisis global yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat.
Dia mengatakan, pembangunan perumahan rakyat merupakan salah satu cara yang efektif untuk meminimalisir dampak krisis keuangan global. Karena itu, seluruh aspek yang bisa mendukung pembangunan perumahan rakyat harus menjadi perhatian khususnya dukungan dari pihak perbankan.
BUMN telah ikut berperan dalam menyediakan rumah tinggal yang terjangkau masyarakat menengah ke bawah. Diantaranya dengan pemanfaatan tanah-tanah BUMN yang tidak produktif untuk dimanfaatkan dalam pembangunan apartemen bersubsidi dan rusunawa. Dimana harga untuk tanah Negara ditetapkan sebesar Rp1 juta.
Bank-bank milik BUMN juga telah memberikan kontribusi kredit perumahan hingga 44,25% dari total kredit nasional. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan market share bank BUMN terhadap industri perbankan nasional. ”Pembangunan perumahan rakyat menjadi penting agar bisa mencapai kebijakan berupa pertumbuhan, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan,” terangnya. (Seputar Indonesia)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 17, 2009 in properti

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: