RSS

Pembiayaan Office Channeling di Syariah

28 Apr

Kontribusi Office Channeling Terhadap Total Pembiayaan
Kemudahan Office Channeling (OC) yang diterapkan segenap UUS, membawa berkah tersendiri. Beberapa UUS mengaku dengan adanya OC turut mendongkrak total pembiayaan.
Hal ini dibenarkan oleh kepala unit syariah Bank BNI Ismi Kus Hartanto. Menurut Ismi, BNI yang telah menerapkan OC sejak pertengahan tahun 2006, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari total pembiayaan sebesar Rp3,1 triliun terhitung pada bulan Desember 2008, OC berkontribusi sebanyak Rp850 milyar. Sedangkan pendanaan yang disiapkan untuk OC per Desember 2007 sebanyak Rp270 milyar. Jumlah ini meningkat pada Desember 2008 menjadi Rp830milyar.
Ke depan, pihaknya optimis jumlah ini akan terus tumbuh, seiring dengan pertumbuhan BNI Syariah dan jumlah cabang BNI yang menerapkan OC layanan syariah. Hingga saat ini, Ismi mengatakan ada sekitar 655 kantor cabang BNI dari 900 kantor cabang BNI yang ada di seluruh Indonesia.
Hal serupa juga terjadi di Bank Danamon Syariah. Bank ini pada tahun lalu baru memiliki 70 kantor cabang OC. Pada tahun ini jumlahnya meningkat sebanyak 66 menjadi total 136 cabang. Rencananya Bank Danamon Syariah menargetkan memiliki 150 kantor cabang OC.
Menurut Head of Sharia Business Bank Danamon Achmad K Permana, Saat ini Bank Danamon Syariah telah mengembangkan model penyelarasan baru dengan bank induk konvensional. Hingga pada akhir tahun 2007, penghimpunan dana pihak ketiga Bank Danamon Syariah tercatat meningkat 99,4 persen menjadi Rp 672 miliar dari tahun sebelumnya Rp 337 miliar. Sementara, hingga akhir Maret tahun lalu, penghimpunan dana tersebut tumbuh menjadi Rp 705 miliar.
Dari DPK tahun 2007, dana yang bersumber dari cabang OC tercatat sekitar 10 persen. Sedangkan, pada akhir Maret 2008, dana bersumber dari cabang OC tumbuh menjadi sekitar 15 persen. Tercatat pada tahun itu, simpanan nasabah sekitar 35 ribu simpanan. Sebanyak 18 persen di antaranya merupakan tabungan yang dibuka di cabang OC. Adapun untuk tahun ini, dari total pembiayaan sekitar 800 milyar, sedikitnya OC berkontribusi sebesar RP80 milyar.
Sementara Chairil A. Aziz selaku Kepala Divisi BII Syariah mengatakan, kontribusi OC terhadap pembiayaan sampai saat ini belum terlihat. Menurutnya, bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Maybank asal Negeri Jiran ini, belum aktif menjalankan program OC. “Rencananya baru pada tahun ini kami akan menggiatkan OC,” ujar Chairil.
Chairil mengaku, hingga saat ini pihaknya baru memiliki 14 cabang OC yang tersebar di beberapa kota. Di Jabodetabek sendiri ada 10 kantor cabang BII yang memberikan layanan OC dan sisanya sebanyak empat cabang yang tersebar di daerah Jawa Barat.. Adapun untuk produk yang ditawarkan, kebanyakan UUS yang melakukan OC baru sebatas menyediakan produk funding, yang berupa tabungan, deposito dan giro. Produk ini diperuntukkan baik kepada korporat maupun individu.
Sedangkan untuk produk landing sendiri, beberapa bank mengaku belum menyediakannya. Menurut Ismi, hal tersebut dikarenakan masih terbatasnya tenaga SDM yang tersedia. Tenaga SDM ini, tukas Ismi, akan dilatih terlebih dahulu agar dapat memahami dan menguasai produk-produk syariah yang ditawarkan. “Jika tenaga dari pihak konvesional yang melayani, dikhawatirkan mereka tidak paham benar mengenai produk syariah,” timpal Chairil.
Baru tersedianya layanan untuk produk funding di kantor cabang bank yang menyelenggarakan OC, juga berkaitan dengan perlunya sertifikasi untuk setiap pembukuan OC. “Disamping itu kami khawatir tentang masih adanya polemik di masyarakat yang menanyakan mengapa produk syariah dijual di konvensional. Nah, sensitivitas inilah yang sedang kami pertimbangkan,” pungkas Achmad.
Achmad mengaku, dibandingkan dengan persoalan masih minimnya tenaga SDM yang harus disediakan, Bank Danamon Syariah lebih cenderung melihat isu sensitivitas tersebut sebagai kunci ketersediaan varian produk yang ditawarkan.
Sementara untuk akad yang paling banyak diminati adalah akad mudharabah. Akad ini merupakan perjanjian pembiayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana, untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah. Dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak, berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Namun Chairil mengatakan, akad tersebut tidak dapat dijadikan patokan. Sebab, permintaan akad tergantung akan kebutuhan dari nasabah. (Seputar Indonesia)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 28, 2009 in syariah

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: